Kodim Demak Gelar Sosialisasi Netralitas TNI pada Pemilu 2024

DEMAK - Kodim 0716.Demak menggelar Sosialisasi Netralitas TNI dalam Pemilu 2024 di aula Makodim. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Staf Kodim 0716/Demak Mayor Inf Supriyono dan dihadiri oleh seluruh anggota TNI dan PNS Kodim 0716/Demak. Rabu (18/10/2023).

Dalam penyampaiannya Kepala Staf Kodim 0716/Demak Mayor Inf Supriyono mengatakan sosialisasi Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Bagi prajurit TNI tidak ada kata lain kecuali harus netral. Artinya, netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, " tegas Kepala Staf Kodim.

Baca juga: Babinsa Kelurahan Jebres Berikan Pembinaan terhadap Anggota Linmas

Kepala Staf Kodim 0716/Demak melanjutkan, mengingat begitu pentingnya sikap netral dalam membangun demokrasi dan profesionalisme TNI, maka pembinaan sikap netralitas harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit dan PNS TNI, terutama pada penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang akan di gelar pada beberapa daerah Propinsi.

Oleh karena itu, setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pemilukada baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu maupun Pemilukada, tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan/atau Panwaslu atau Panwasda.

Baca juga: Irdam IV/Diponegoro Dampingi Tim Riksiapops Mabesad Kunjungi Yonif 405/Surya Kusuma

"Tidak memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun kualitas salah satu Parpol atau perseorangan peserta Pemilu dan Pemilukada, setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi dilingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkhis apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilu dan Pemilukada, " imbuhnya. (Pendim0716).